PRIBUMI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan III tahun sidang ke-1 2024-2025.
Rapat tersebut dalam rangka pembicaraan tingkat 1 atas penyampaian Ranperda dan Ranperbub tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024, Rabu 18 Juni 2025.
Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolsel, Ir. Arifin Olii dan dihadiri oleh Bupati, H. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, serta segenap anggota DPRD, para Asisten Setda, Staf Ahli dan pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Bolsel.
Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si mangatakan bahwa, penyampaian Ranperda dan Ranperbud tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 wajib dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.
“Penyampaian ini sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” ujar Bupati.
Bupati pun menyampaikan, wujud komitmen atas ketaatan dalam pengelolaan keuangan sesuai ketentuan, Pemerintah Kabupaten Bolsel kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kali berturut-turur dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Raihan Opini itu tentu berkat kerja keras, dan konsistensi kita semua dalam mewujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik serta pro terhadap kepentingan rakyat.
“Capaian itu tentu berkat dukungan semua pihak, terutama dari lembaga Legislatif,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam penyampaian pandangan umum ketiga fraksi di DPRD kompak menerima usulan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024 ini.
Tanggapan umum itu diawali oleh fraksi Gerakan Nasional (Gerindra, PKB dan PAN) yang sampaikan langsung oleh Ketua fraksi, Salman Mokoagow.
“Harapannya kedepan pemerintah dapat lebih berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim, fraksi Gerakan Nasional menerima Ranperda dan Ranperbub pertangungjawaban APBD 2024 ini untuk dibahas ketingkat selanjutnya,” ucap Mokoagow.
Demikian pula isi pandangan umum dari fraksi Karya Restorasi. Disampaikan langsung oleh ketua fraksi, Marsel Aliu, fraksi gabungan antara Partai Golkar dan Partai NasDem ini menerima usulan Ranperda dan Ranperbub Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
“Kami berharap, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan program pendapatan dan penerimaan agar lebih dirasakan oleh masyarakat,” kata Marchel.
Pandangan yang sama juga ditegaskan oleh fraksi Trisakti (PDI-Perjuangan dan PKS) yang dibawahkan oleh juru bicara fraksi, Nindi Septyawati Badu.
“Fraksi Trisaksi menerima dan berharap Ranperda dan Ranperbub pertanggungjawban pelaksanaan APBD tahun 2024 dapat dilanjutkan ketingkat selanjutnya,” tegasnya.
Dengan adanya tanggapan ke-tiga fraksi DPRD ini, maka Ketua DPRD Bolsel, Ir Arifin Olii menyimpulkan bahwa, usulan Ranperda dan Ranperbub pertanggungjawaban APBD tahun 2024 diterima dan dapat dibahas ketingkat berikutnya. Persetujuan itu pun dibarengi dengan ketukab palu sebanyak tiga kali sebagai tanda berakhirnya sidang Paripurna. (Adve).
