PRIBUMI.ID KOTAMOBAGU – Wakil Wali (Wawali) Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Dana Rote, Balai Kartini, Jakarta, pada Jumat (10/10/2025), dan dihadiri oleh para Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Utara, Gorontalo, serta Maluku Utara.
Tahun ini, Rakornas TPAKD mengusung tema Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.
Rakornas TPAKD 2025 menjadi forum strategis untuk memperkuat implementasi program TPAKD secara berkelanjutan serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan OJK dalam memperluas akses keuangan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, OJK juga meluncurkan Roadmap TPAKD Nasional sebagai panduan dalam pengembangan kebijakan dan program kerja TPAKD ke depan.
Selain itu, turut dilaksanakan penyerahan TPAKD Award 2025 kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil melaksanakan program percepatan akses keuangan secara efektif serta berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Rakornas ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta, termasuk anggota Dewan Komisioner OJK, perwakilan kementerian/lembaga, kepala daerah, kepala kantor OJK daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Wawali, Rendy Virgiawan Mangkat, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam Rakornas ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memperluas akses keuangan di daerah.
“Melalui Rakornas TPAKD ini, kita dapat belajar dari berbagai daerah yang telah berhasil mengembangkan program inklusi keuangan, sekaligus memperkuat langkah-langkah strategis dalam mendukung peningkatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kotamobagu,” ujarnya.
Lebih lanjut, wawali menambahkan bahwa program TPAKD di Kotamobagu akan terus diarahkan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor pertanian, yang merupakan penopang utama perekonomian daerah.
Rakornas TPAKD 2025 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong inklusi keuangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.*
