PRIBUMI.ID BOLMONG- Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Tungoi, Kecamatan Lolayan. 04 Desember 2025.
Forum besar ini resmi dibuka oleh Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, dan menjadi penanda dimulainya penguatan arah pembangunan desa di tahun mendatang. Rakor tersebut mempertemukan struktur pemerintahan dari berbagai tingkatan.
Hadir Asisten I sekaligus Plt Kepala Dinas PMD, Deker Rompas, Plt Asisten II Renti Mokoginta, seluruh camat, serta para Sangadi dari 200 desa. Ruang pertemuan pun menjelma menjadi arena konsolidasi besar mengenai bagaimana desa harus bergerak, melayani, dan mengelola pembangunan secara lebih modern dan bertanggung jawab.
Dalam pembukaan, Bupati Yusra langsung menyoroti persoalan fundamental yang menurutnya sering menjadi penyebab lambannya kemajuan desa: kualitas pelayanan publik. Ia mengingatkan bahwa desa merupakan pintu pertama tempat warga mencari solusi, sehingga pelayanan mesti berjalan cepat, sederhana, dan tidak menimbulkan hambatan birokrasi.
“Yang kita bangun bukan hanya administrasi, tapi rasa manfaat. Warga harus merasakan pelayanan yang mudah dan terbuka,” tegas Bupati.
Ia menekankan agar perangkat desa mulai meninggalkan pola kerja konvensional yang hanya berfokus pada rutinitas, dan beralih pada pendekatan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain pelayanan, Bupati Yusra memberi tekanan kuat pada pentingnya transparansi. Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), menurutnya, bukan sekadar angka dalam anggaran, melainkan amanah yang wajib dikelola dengan jujur, terbuka, dan dapat diuji publik.
“Dana desa harus bisa dilihat dan dinilai oleh masyarakat, mulai dari perencanaan hingga laporan akhir. Transparansi itu bukan pilihan, tetapi kewajiban moral,” ujar Yusra dalam sambutan resminya.
Penegasan ini disambut serius oleh para peserta, mengingat penguatan akuntabilitas kini menjadi salah satu fokus besar pemerintah dalam mendorong desa lebih profesional.
Forum ini tidak hanya memuat penyampaian kebijakan dari pemerintah kabupaten, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kecamatan dan desa untuk menyatukan langkah.
Pemerintah Bolmong menginginkan tata kelola desa yang lebih tertata, bersih, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Para camat dan perangkat desa juga didorong untuk memperkuat komunikasi lintas sektor agar program pembangunan dan pelayanan sosial tidak berjalan parsial, melainkan terkoordinasi dari atas hingga ke tingkat desa. Menutup kegiatan, pemerintah berharap seluruh peserta pulang dengan tekad memperbaiki tata kelola pemerintahan masing-masing.
Dengan desa sebagai lokomotif pembangunan, Pemkab Bolmong menegaskan bahwa pemerataan kesejahteraan hanya dapat dicapai jika desa bergerak secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
Rakor Desa 2025 ini pun menjadi momentum penting memperkuat fondasi pembangunan desa, memastikan setiap kebijakan yang lahir di tingkat kabupaten benar-benar memberi dampak nyata bagi warga hingga pelosok wilayah Bolmong. ***
