PRIBUMI.ID, MANADO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali diakui di level nasional.
Pemkab Bolmong resmi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi membanggakan ini diterima langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, S.E., M.Si., bersama Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Tony Tumbelaka. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung dalam agenda resmi di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Jumat, 29 Mei 2026.
Acara penyerahan LHP ini menjadi forum tingkat provinsi yang dihadiri para Bupati, Walikota, serta Ketua DPRD se-Sulawesi Utara. Dalam momen tersebut, Bupati Yusra turut didampingi jajaran Pemkab Bolmong, antara lain Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta, S.H., M.Si., Asisten II, Inspektur Daerah, dan unsur Badan Keuangan Daerah (BKD).
Buah dari Tata Kelola yang Transparan
Raihan opini WTP ini merupakan predikat tertinggi dalam audit keuangan negara. Opini ini diberikan jika laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam semua hal yang material.
“Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran dan bentuk transparansi kami kepada masyarakat. Opini WTP membuktikan bahwa setiap rupiah APBD dikelola dengan benar, tepat sasaran, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati Yusra.
Di era kepemimpinan Bupati Yusra Doni, Pemkab Bolmong secara konsisten mendorong sistem pengelolaan keuangan yang terbuka, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Prestasi ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa pembangunan di Bolaang Mongondow berjalan di atas fondasi tata kelola yang bersih.
Komitmen Berkelanjutan untuk Bolmong Hebat
Dengan diraihnya opini WTP ini, Pemkab Bolmong menegaskan komitmen untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, fokus utama adalah memastikan setiap program pembangunan, bantuan sosial, dan pelayanan dasar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. ***
