PRIBUMI.ID – Dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi serta memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bolsel menggelar penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2025.
Penandatanganan Pakta Integritas tersebut melibatkan Kepala Dinas bersama pejabat eselon III dan IV.
Acara berlangsung di Kantor Disdikbud Bolsel, Rabu 8 Januari 2025.
Kepala Disdikbud Bolsel, Hj. Rante Hatani menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) selama tahun 2024.
Ia juga mengajak seluruh jajarannya untuk memulai tahun 2025 dengan semangat baru.
“Mari kita awali tahun ini dengan optimisme, menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, serta mempersiapkan program-program kegiatan untuk tahun berjalan,” ujar Rante.
Selain itu, Rante Hatani juga menyampaikan beberapa poin penting hasil rapat kerja. Dimana ASN pria diminta membatasi jumlah rekening penerimaan, seperti gaji, TPP, SPPD, dan honorarium.
Ia juga menekan kedisiplinan ASN terus ditingkatkan untuk menunjang produktivitas kerja.
Selain itu, Kadisdikbud menyampaikan beberapa poin penting hasil rapat kerja untuk menjadi perhatian seluruh jajaran. Poin-poin tersebut meliputi:
– Koordinasi Program 2025
Setiap bidang diminta segera menyusun dan mengoordinasikan program kegiatan untuk tahun 2025 guna memastikan pelaksanaan yang efektif.
– Pola Hidup Sehat
Seluruh staf diimbau menjaga kesehatan dengan berolahraga secara rutin demi mendukung produktivitas kerja.
– Persiapan SPJ
Seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang belum selesai diminta segera dirampungkan sebagai persiapan menghadapi audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
– Tugas Pengelola Keuangan
Pengelola keuangan yang telah ditunjuk diingatkan untuk menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.
– Disiplin Kehadiran
Kehadiran tepat waktu dalam apel pagi dan sore ditekankan sebagai indikator produktivitas kerja ASN.
Kadisdikbud juga menyoroti perlunya pembatasan jumlah rekening penerimaan bagi ASN pria, termasuk untuk gaji, tunjangan, SPPD, dan honorarium. Hal ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Mengakhiri sambutannya, Rante Hatani berharap seluruh poin yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh setiap bidang untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal di tahun 2025.
“Kita semua harus bekerja bersama untuk mencapai target kinerja yang lebih baik demi kemajuan pendidikan di Bolsel,” tutupnya.
