PRIBUMI.ID – Pemerintah Kota Kotamobagu kembali mencetak prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 berturut-turut.
Opini tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, dan diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, SE, MM, Ak., CA., CSFA ERMAP, GRCP., GRCA. ,kepada dr. Weny Gaib, Sp.M., di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Jalan 17 Agustus, Manado, Senin 26 Mei 2025.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Virgiawan Mangkat, SH, MH, serta Ketua DPRD Kota Kotamobagu Adrianus Mokoginta, SE. Prestasi ini menandai keberhasilan Pemkot Kotamobagu dalam menjaga konsistensi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel selama lebih dari satu dekade.
Dalam berbagai hal, Wali Kota Kotamobagu mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan yang harus terus dipertahankan.
“Terima kasih kami sampaikan kepada BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan audit atas LKPD Pemerintah Kota Kotamobagu, kepada Pak Gubernur Yulius Selvanus, SE, dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, serta seluruh masyarakat Kota Kotamobagu yang terus memberikan dukungan, sehingga kami dapat meraih prestasi ini,” ujar Wali Kota.
Beliau juga menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh tim kerja Pemerintah Kota Kotamobagu yang telah menunjukkan kinerja dan dedikasi tinggi.
“Ini tentu kebanggaan menjadi kita bersama. Terima kasih kepada tim kerja, yakni Sekda, para asisten, dan seluruh OPD yang telah mewujudkan tata kelola keuangan dengan baik. Sukur Moanto ,” tuturnya.
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, menambahkan bahwa raihan opini WTP ini mencerminkan peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Kota Kotamobagu kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali secara berturut-turut. Hal ini berarti pemerintah Kota Kotamobagu terus meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan daerah secara berkualitas dan akuntabel,” ujarnya.
Yusrin juga menegaskan komitmen pemerintah untuk segera merekomendasikan rekomendasi BPK demi mendorong perbaikan dan efisiensi keuangan yang berkelanjutan.
“Kami akan segera mendokumentasikan rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan, serta memberikan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan secara terus-menerus,” tambahnya.
Kegiatan penyampaian LHP BPK RI ini juga dihadiri oleh Para Kepala Daerah, Para Ketua DPRD, Para Inspektur Daerah serta Kepala BPKD Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
