PRIBUMI.ID. MANADO – Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026, bertempat di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, dan diikuti oleh jajaran pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu, Pra Sugiarto Yunus, S.P., M.E., menjelaskan bahwa kehadiran Wakil Wali Kota merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mendukung program pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk.
“Hari ini, Wakil Wali Kota Kotamobagu, Bapak Rendy Virgiawan Mangkat, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,” ujarnya.
Terima Penghargaan dari BKKBN
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., menyerahkan Piagam Penghargaan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan/BKKBN kepada Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., yang diterima langsung oleh Wakil Wali Kota.
Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting. Selain itu, Kotamobagu juga menerima penghargaan atas keberhasilan dalam penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Berkualitas tingkat kabupaten/kota Tahun 2025.
Perkuat Sinergi Turunkan Stunting
Rakorda ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Utara; Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Jeanny Yola Winokan; unsur Forkopimda Sulawesi Utara; serta para pimpinan daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas, pengendalian penduduk yang berkelanjutan, serta percepatan penurunan stunting di daerah.
